Jakarta, asrinews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp800 miliar setiap harinya. Program ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat.
Jika diimplementasikan sepenuhnya, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima dengan anggaran total mencapai Rp400 triliun. Program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan SDM di masa depan.
Belanja Rp1,2 Triliun per Hari
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut bahwa ketika program ini berjalan penuh, Badan Gizi Nasional akan mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun setiap harinya. “Sekitar 75 persen dari anggaran harian tersebut, atau kurang lebih Rp800 miliar, akan digunakan untuk intervensi Makan Bergizi Gratis,” ujar Dadan, Rabu (tanggal).
Kebutuhan Logistik untuk Program
Berdasarkan uji coba yang melibatkan 3.000 anak di satu unit pelayanan, kebutuhan logistik per hari diperkirakan mencapai 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, dan 600 liter susu. Program ini akan menjangkau hingga 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan siswa sekolah keagamaan.
Anggaran Dukung Pertanian Lokal
Dadan juga menyoroti dampak ekonomi yang diharapkan dari program ini, terutama bagi pedesaan. “Salah satu masalah ekonomi Indonesia adalah kurangnya likuiditas di desa. Program ini akan meningkatkan likuiditas di pedesaan,” jelasnya.
Pengadaan bahan baku untuk program ini akan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan harapan bisa memperkuat ekonomi lokal. “Para pengusaha besar yang ingin terlibat dalam pasokan program ini harus berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, sehingga ekonomi desa juga ikut terdampak positif,” kata Dadan.
Uji Coba Luas Mulai November 2024
Program MBG dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba dengan cakupan daerah yang lebih luas pada November 2024, guna memastikan kesiapan sebelum implementasi penuh.